Tambahan, contoh lainnya mungkin seperti office hotel dimana ruangnnya berpindah – pindah tapi tetap dalam satu hotel, dapat dianggap Satu BUT karena, secara geografis masih melekat penuh karena masih satu hotel hanya berganti ruangan, dan kegiatan usaha masih sama atau masih melekat secara komersil.

Sependapat dengan rekan okvi, mungkin terkait dengan selebgram dan youtuber lebih terkait ke artikel 17, karena lebih spesifik dengan kesenian (artist)

Tambahan, Impilkasi dari situs test terhadap Pasal 6 aayat (1) OECD Model dan UN Model adalah apabila harta tak bergerak tidak terletak dinegara sumber, negara sumber tidak dapat mengenakan pajak yang timbul dari harta tek bergerak, terlepas dari pemilik harta tak bergerak tersebut adalah subjek pajak dama negeri di negara sumber.

(sumber :Buku Penghindaran Pajak Berganda, Danny Darussalam)

Izin menambahkan

Sependapat dengan apa telah yang disampaikan oleh rekan fifi diatas, ketika kita ingin memajaki atau liable to tax disuatu negara maka kita perhatikan terlebih dahulu subjek pajak, objek pajak dan transaksinya dengan menggunakan hukum domestik atau domestic rule di negara tersebut. Seperti yang telah kita pejalari pada pertemuan awal di kelas, timbulnya tax trearty atau P3B disebabkan adanya transaksi internasional yang dilakukan melewati batas-batas negara, sehingga muncullah tax treaty sebagai jawaban dari adanya permasalahan perpajakan di transaksi international tersebut. jika transaksi tersebut hanya melibatkan atau terjadi di negara tersebut, maka atas transaksi tersebut dapat langsung menggunakan domestic rule. ketika, transaksi tersebut merupakan transaksi international maka tax treaty dapat berperan sebagai jembatan untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang timbul, sesuai dengan tujuan diadakannya tax treaty yaitu :

1. Menghindari pajak berganda yang timbul dari transaksi international disaat masing masing negara memaksakan hak pemajakannya.

2. pengalokasian atau pembagian hak pemajakan

3. mencegah adanya pengelakkan pajak atau non taxation dari transaksi atau peristiwa international.

Seperti yang telah dijelaskan pula P3B digunakan apabila terjadi konflik atau benturan dalam hal pemajakan di transaksi international. apabila tidak terdapat P3B diantara negara yang berkonflik maka saya sependapat apa yang telah disampaikan oleh rekan fifi diatas, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, semoga bermanfaat.

Menambahkan, terkait bisnis online ini ada beberapa potensi PPN yang dapat kita cermati, pada mekanisme perdagangan online, ada juga jenis transaksi dimana penjual menitipkan barangnya kepada penyedia market place untuk dipasarkan dan dijual oleh pedagang online, nah berdasarkan jenis transaksi ini kalau kita lihat walaupun belum dijual ke pembeli, namun telah terjadi sebuah penyerahan barang yang termasuk pengertian penyerahan dalam UU PPN, yaitu penyerahan BKP secara konsinyasi, oleh karena itu ketika barang tersebut dititipkan ke penyedia market place maka apabila barang tersebut termasuk barang kena pajak maka pada saat itu telah terutang PPN. PPN yang sudah dibayar pada waktu BKP yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan BKP tersebut. sebaliknya jika, BKP titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik BKP, pengusaha yang menerima barang titipan tersebut membuat “nota retur” yang diatur dalam pasal 5A UU PPN.

Izin menambahkan diskusi ini, sebagai tambahan atas kesimpulan dan pemahaman kita,

Sependapat dengan rekan-rekan diatas bahwa taxable subject ditentukan terlebih dahulu melalui domestic rule masing – masing negara, ketika terjadi konflik terdapat dua negara yang mengakui seseorang sebagai residence nya maka dilakukan tahapan tie breaker rule seperti yang telah dijelaskan dalam Art 4(2) OECD Model, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan – rekan sebelumnya. Menambahkan penjelasan mengenai tie breaker rule, seperti ini

Kriteria pertama adalah permanent home, yaitu tempat tinggal dimana individu memiliki rumah yang bersifat permanen, menurut saya permanen di sini bearti rumah tersebut digunakan untuk tinggal secara terus menerus, dalam artian tinggal untuk kondisi tertentu atau untuk sementara waktu. tidak termasuk tempat tinggal hanya untuk wisata, atau perjalanan. Bila status resident belum dapat ditentukan karena individu tersebut, memiliki permanent home di kedua negara, Kriteria kedua adalah Centre of Vital Interest, yaitu tempat dimana hubungan pribadi dan ekonomi lebih erat. Menurut yang pernah saya baca, centre of vital interest tes bukan hanya dilihat dari kepentingan ekonomi tetapi juga harus dilihat dari kepentingan personal. istilah hubungan pribadi meliputi semua aspek kehidupan keluarga, sosial, politik, dan budaya. bila hubungan pribadi lebih dekat ke suatu negara sedangkan hubungan ekonomi lebih dekat ke negara lainnya, maka faktor yang menentukan adalah salah satu dari kedua negara tersebut yang lebih “berarti” bagi individu tersebut.

Kemudian, jika belum juga dapat ditentukan, kriteria ketiga adalah Habitual abode, yaitu di negara mana ia lebih sering tinggal, baik di permanent home atau tempat lainnya dan untuk tujuan apapapun, kemudian jika habitual abode tidak dapat juga ditentukan maka kewarganegaraan menjadi penentu status resident. jika tidak dapat juga dapat ditentukan resident dilakukan oleh otoritas pajak kedua negara melalui mutual agreement sebagaimana diataur dalam Art 24 OECD Model.

Seperti itu, rekan – rekan, sekedar menambahkan dan memberikan kesimpulan di diskusi ini, semoga bermanfaat.