Izin menanggapi, benar seperti yang disebutkan Sdri Naya bahwa menurut PER 2/PJ/2009, WNI yang bekerja di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan ditetapkan sebagai SPLN. Bagaimana penentuan resident nya? sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kuliah pertemuan 7 PI kemarin, jika dia SPLN kita berhak menentukan dia resident mana agar tidak terjadi double taxation atas subject yang sama dengan melihat pada P3B antara contracting state negara sumber penghasilan dan negara resident.

Penentuan resident sendiri bergantung pada negara mana yang menganggap persons ini sebagai SPDN.  apabila menurut domestic rule negara X yang mempekerjakannya, karena dia berada di negara x selama lebih dari 183 hari menurut time test dan mendapat penghasilan serta tinggal di negara X, maka ia akan menjadi resident negara X dan berhak dikenai pajak menurut domestic rule negara x.

Indonesia sebagai negara sumber penghasilan atas investasi saham dan penyewaan kontrakan tetap dapat mengenakan pajak terhadap SPLN tersebut dengan terlebih dahulu menentukan subjek pajak, objek pajak dan wajib pajak sesuai dengan domestic rule Indonesia yaitu UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan barulah melihat P3B antara Indonesia dengan negara resident persons tersebut.

Dalam hal ini subjek pajak harus diidentifikasi ulang, apakah tetap persons atau BUT sesuai dengan Pasal 5 UU PPh. Atas penghasilan berupa kontrakan/Immovable property (pernah dijelaskan di kelas juga) yang merupakan harta tak bergerak yang memiliki kebebasan untuk dipajaki menurut hukum negara domisili dan negara sumber (may be tax without limitation) yang diatur dalam Art 6 OECD Model, karena terdapat kata without limitation berarti atas objek tersebut dapat dikenakan pajak sesuai hukum domestic negara sumber (Indonesia) dalam hal ini pasal 4 ayat 2. Penghasilan atas investasi saham di bursa efek juga diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh atas dividen yang diterima oleh persons. Art 10 (1) OECD model menyatakan bahwa, “Dividend paid by the company which is a resident of a contracting state to a resident of the other contracting state may be taxed in that other state”. dijelaskan di buku kelvin holmes halaman 218 bahwa Country R (other state) doesnt have to tax the dividends but may do so if it wishes. in other words, if under its domestic law, country R taxes foreign dividends derived by its resident stakeholders, the DTA between county R and Country S is not going to stop country R from doing so. Berarti jika dari negara lain mengatur bahwa dividend yang didapat oleh persons dari world wide income akan dipungut disana, maka negra sumber tidak berhak memungut pajak atas penghasilan tersebut. Karena sebagaimana kita tahu OECD Model lebih menekankan atas pengenaan pajak kepada negara domisili bukan negara sumber. berbeda halnya apabila yang digunakan adalah UN Model (penjelasan ada di buku kelvin holmes halaman 219)

Mohon koreksinya

Hi ka tika, izin menanggapi  Manambahi yang telah disampaikan oleh teman teman diatas, disini saya menemukan suatu artikel

link : https://www.finansialku.com/pph-wni-yang-bekerja-di-luar-negeri/

Betul berdasarkan PER 2/PJ/2009 :

Pasal 1 : Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 2 : Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.

Pasal 3 : Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.

Pasal 4: Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maka atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Maka atas penghasilan orang tsb di luar negeri tidak dikenai pajak di Indonesia, dan atas ph yang dari Indonesia akan dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku, untuk investasinya telah dilakukan pemotongan oleh BEI dan atas pendapatan sewa dapat melalui PPH 26. Pelaporannya : SPLN tidak wajib lapor SPT tahunan.

Terimakasih, semoga membantu.