Biaya Royalti
Pada BUT biaya royalti tersebut apabila didapatkan dari Kantor pusat dinegara lainnya maka tidak dapat dijadikan sebagai pembiayaan penghitungan pajak BUT tersebut (indeductible expense)

Berbeda dengan PMA yang sudah menjadi bagian di Indonesia maka atas penghasilan royalti yang diterima tersebut diakui sebagai pembiayaan pada penghitungan pajak badannya (Deductible expense)

Biaya royalti pada BUT apabila dibayarkan kepada kantor pusatnya maka tidak dapat dibebankan. Sedangkan untuk PMA biaya royalti tsb dpt dibebankan.

royalty BUT yang dibayarkan kepada kantor pusat tidak bisa dibebankan sebagai biaya dan tidak dipajaki di Indonesia. sedangkan royalty PMA bisa dibebankan sebagai biaya dan dipotong pajak penghasilan di Indonesia.

Perbedaan biaya royalti pada BUT dan PMA adalah

– Pada BUT, biaya royalti yang dimaksud tidak dapat digunakan sebagai biaya dalam perhitungan pajak, apabila biaya tersebut di dapatkan dari kantor pusat yang berada di Luar negeri

– Sedangkan untuk PMA yang menjadi bagian di suatu negara, atas penghasilan royalti yang diterima dapat diperhitungkan sebagai biaya  dalam perhitungan pajak penghasilan badannya

Apabila biaya bunga dikeluarkan BUT untuk kantor pusat maka biaya bunga tersebut tidak dapat dibebankan sebagai beban sehingga harus di koreksi positif, sedangkan dalam PMA beban bunganya boleh dibebankan dalam penghitungan pajak penghasilannya

BUT dan kantor pusatnya merupakan satu entitas. Sedangkan anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan entitas terpisah, karena itu ada beberapa biaya yg tidak boleh dibiayakan di BUT tetapi boleh dibiayakan di anak perusahaan (PMA/WPDN Badan), yaitu pembayaran BUT ke kantor pusat salah satunya adalah royalti dan pembayaran lainnya terkait penggunaan harta kantor pusat, paten, dan hak lainnya.

Royalti yang dibayarkan oleh BUT ke kantor pusatnya tidak dapat dibebankan dalam penghitungan pajaknya. Sedangkan royalti yang dibayarkan oleh PMA dapat dibebankan dalam penghitungan pajaknya.

BUT
biaya royalti kepada kantor pusat tidak dapat dibebankan

PMA
biayar royalti dapat dibebankan

Biaya royalti yang dibayarkan BUT pada kantor pusat di negara lain tidak dapat dijadikan sebagai biaya dalam penghitungan pajak (Indeductible expense).

Biaya royalti yang dibayarkan PMA dapat dibebankan sebagai biaya pada penghitungan pajak (Deductible expense).

untuk BUT biaya royalty yang disebabkan karena pembayaran kepada kantor pusat tidak menjadi objek pajak yang menjadikan beban royalty tidak dapat dimasukan sebagai biaya yang mengurangkan pendapatan dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal,

sedangan kan untuk PMA yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri maka dianggap sebagai entitas yang terpisah dari kantor pusat maka perlakuan atas beban royalty dipersamakan dengan perusahaan domestik, yang mana dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal beban atas royalty diperhitungakan sebagai biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan sebelum pajak

Bagi BUT, apabila biaya royalti tersebut dibayarkan kepada kantor pusatnya di negara lain maka tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan pajak penghasilan BUT. Sedangkan, bagi PMA, biaya royalti tersebut dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan pajak penghasilan badan.

Pembayaran royalti oleh BUT kepada kantor pusat tidak boleh dibebankan sebagai biaya menurut pasal 5 UU PPh dan tidak akan dilakukan pemungutan pajak di Indonesia, sedangkan pembayaran royalti yang dilakukan PMA dapat dibebankan untuk penghitungan PPh Badan.

Untuk royalti pada BUT jika dibayar ke kantor pusatnya maka tidak boleh dibebankan menjadi biaya. Sedangkan pada PMA yg membayar royalti ke perusahaan induk maka boleh dibebankan menjadi biaya

Untuk pembayaran royalti oleh dari BUT kepada kantor pusatnya tidak boleh dibebankan sebagai biaya karena BUT merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya sehingga biaya itu dianggap perputaran dana dalam satu perusahaan itu sendiri, sedangkan biaya royalti untuk PMA dapat dibebankan sebagai biaya karena PMA merupakan suatu PT yang didirikan berdasar hukum di Indonesia.

Biaya royalti yang dibayarkan oleh BUT kepada kantor pusat tidak dapat dibiayakan, sementara biaya royalti yang dibayarkan oleh PMA boleh dibiayakan dalam perhitungan PPh badan.

Biaya royalti pada BUT
Dibayarkan kepada kantor pusatnya maka tidak dapat dibebankan

sedangkan PMA
biaya royalti tersebut bisa dibebankan

Biaya royalti yang dibayarkan oleh BUT kepada kantor pusat tidak dapat dibebankan, sedangkan biaya royalti yang dibayarkan oleh PMA boleh dibebankan dalam penghitungan PPh

Perlakuan biaya royalti BUT: jika dibayarkan kepada kantor pusat di luar negeri maka tidak dapat dibebankan

Perlakuan biaya royalti PMA: dapat dibebankan untuk perhitungan PPh badan