pemajakan di negara sumber mungkin terjadi karena sudah diatur di UN model bahwa negara sumber berhak juga untuk mendapatkan sebagian hak pemajakannya dari penerbangan Internasional. contohnya misal PT Emirates membawa penumpang dari Arab saudi ke Indonesia, maka pemberi penghasilan dari indonesia akan memotong penghasilan tersebut sebelum diberikan ke PT Emirates

Dalam P3B hak pemajakan atas perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan dengan jalur lalu lintas internasional adalah di negara dimana tempat manajemen efektif perusahaan itu berada
contohnya
Dalam ketentuan domestik perpajakan di Indonesia, perlakuan perpajakan untuk perusahaan pelayaran dan/ atau penerbangan luar negeri diatur dengan norma penghitungan khusus yang terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996

pada model UN negara sumber berhak menarik pajak dari penerbangan internasional, contohnya di Indonesia yang mengaturnya di Pasal 15 UU PPh

dalam OECD model hak pemajakan ada di negara domisili, namun untuk UN model hak pemajakan ada di negara sumber. seperti yang diatur dalam uu pph pasal 15 dan penerapannya melihat lagi dalam p3b negara yang berkontrak

Menurut OECD Model, hak pemajakan atas penerbangan internasional ada di negara domisili. sementara, menurut UN model negara sumber dapat mengenakan pajak atas penerbangan internasional. untuk indonesia, ketentuan ini diatur dengan KMK No 417tahun 1996 yang menetapkan Ph bruto 6% dan PPh 2,64% untuk penerbangan dan pelayaran Luar negeri

Hak Pemajakan atas penerbangan internasional di negara sumber diatur dalam UN Model. Sedangkan dalam OECD model atas penerbangan internasional hak pemajakannya pada negara domisili. Contohnya adalah pada UU PPh Pasal 15.

Pada Pasal 8 OECD dari makna “Shall be taxable only..” Untuk Transportasi Udara dikenakan pajak di negara domisili (atas dasar tempat kedudukan manajemen), kecuali laba yang berasal dari kegiatan usaha yang semata-mata dilakukan hanya dari dan ke dalam suatu wilayah negara lainnya, maka laba tersebut dapat dikenakan pajak di negara lainnya (negara sumber)

Pada OECD model dinyatakan bahwa hak pemajakan ada pada negara domisili, sedangkan pada UN model hak pemajakan berada pada negara sumber, salah satu contohnya adalah UU PPh pasal 15

Pada OECD Model, transportasi udara dan laut dalam lalu lintas internasional harus dikenakan pajak di negara tempat manajemen operator internasional yang efektif berada (domisili). Sedangkan pada UN Model, menawarkan 2 alternatif, yang pertama sama seperti OECD Model, dan yang kedua, atas penerbangan internasional, hak pemajakan akan lebih besar ke negara sumber dimana koneksi pengiriman dengan negara itu lebih dari sekadar biasa. Contoh, terdapat dalam pasal 15 UU PPh.

Menurut OECD Model, hak pemajakan hanya terdapat di negara domisili, sedangkan menurut UN Model terdapat hak pemajakan di negara sumber. Contoh : PPh Pasal 15

<p style=”text-align: left;”>Ada pak, di UN Model
Dijelaskan bahwa pemajakan atas penghasilan dari kegiatan transportasi dalam jalur internasional yang didasarkan pada OECD Model mengatur bahwa hak pemajakan atas laba usaha dari transportasi di jalur internasional diberikan sepenuhnya kepada negara tempat manajemen efektif dari perusahaan penerbangan. Sedangkan, dalam UN Model ,memiliki dua alternatif ketentuan pemajakan atas penghasilan dari kegiatan transportasi dalam jalur internasional, yaitu alternatif A dan alternatif B. Alternatif A dari UN Model mengadopsi sepenuhnya ketentuan dalam OECD Model. Sedangkan dalam Alternatif B diatur bahwa negara sumber juga memiliki hak pemajakan atas penghasilan dari kegiatan pelayaran di jalur internasional apabila kegiatan pelayaran dilakukan secara teratur di negara sumber.</p>

Menurut OECD Model, hak pemajakan atas penerbangan internasional berada pada negara domisili. Sedangkan menurut UN model, hak pemajakannya berada pada negara sumber. Contohnya di Indonesia ada pada UU PPh Pasal 15.

Menurut UN Model, Negara sumber memilki hak pemajakan dengan syarat kegitan penerbangan internasional tersebut bersifat teratur. Laba atas kegiatan tersebut dihitung berdasarkan alokasi dari laba bersih secara keseluruhan

dalam OECD model hak pemajakan berada pada negara domisili, sedangkan untuk UN model hak pemajakan berada pada negara sumber.

dalam UN model, ada pembagian pemajakan di negara sumber atas penerbangan internasional, contohnya di Indonesia ketentuan ini diatur dalam UU PPh pasal 15 dengan tarif 2,64% dan dalam KMK no 417 tahun 1996.  Sedangkan dalam OECD model hak pemajakan hanya ada di negara domisili dimana tempat manajemen efektif berada.

dalam UN model negara sumber mendapatkan hak pemajakan atas penerbangan internasional tsb, sedangkan pada OECD model hak pemajakannya pada tempat manajemen operator internasional yang efektif berada

OECD model : hak pemajakan berada di negara domisili
<p style=”text-align: left;”>UN model : hak pemajakan berada di negara sumber</p>
<p style=”text-align: left;”></p>