Digunakan saat penentuan self assesment berkait residence.

Biasanya diatur uu domestik,  apabila terjadi sengketa maka digunakanlah pasal4(2) tsbm

untuk wp badan,  maka penentuan residence berdasar manajemen efektifnya berada

Pasal 4 ayat 2 OECD digunakan ketika bila setelah menggunakan Pasal 4 ayat 1 ternyata terdapat konflik sehingga diperlukan Pasal 4 ayat 2 sebagai self assessment dalam penentuan residence.
Sesuai Pasal 4 ayat 3 OECD wajib pajak badan dalam penentuan residence menggunakan MAP dan yang menjadi dasar penentuan tersebut adalah place of effective management usaha tersebut.

4(2) OECD digunakan secara self assessment dalam penentuan residence, dan 4(1) OECD yang berkaitan dengan penggunaan undang2 domestik diutamakan dalam penentuan residence. Dalam hal terjadi konflik,residence menggunakan 4(2) sebagai panduan dalam penentuannya. wajib pajak badan dalam menentukan residence menggunakan MAP dalam penentuannya kemudian yang menjadi dasar penentuan tersebut adalah tempat dimana manajemen efektifnya berlangsung atas berjalannya usaha badan tersebut

apabila individu atau subjek pajak luar negeri masuk ke wilayah suatu negara maka dilakukan beberapa test untuk menguji apakah dapat dikategorikan sebagai residen di wilayah tersebut. Tentunya UU domestik akan menentukan residen person tersebut apabila tidak diatur dalam p3b
apabila ada konflik residen pada penentuan residen badan maka dilakukan Mutual Agreement Procedure untuk menentukan residen dari suatu badan tersebut

Dalam pasal 4(2) OECD model terdapat hirarki test yang didalamnya terdapat tolak ukur untuk menentukan residence wajib pajak. Pasal 4(2) digunakan ketika terdapat konflik untuk wajib pajak badan jika ketentuan dalam 4(1) tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Pasal 4 (2) digunakan ketika penentuan self-assessment terkait residence.

Konflik dapat diselesaikan melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) yang penentuannya diselesaikan pada tolak ukur tertentu, diantaranya adalah didasarkan pada letak tempat manajemen efektif dan tempat pendirian terkait wajib pajak yang bersangkutan.

4 ayat (2) OECD Model digunakan saat adanya konflik dalam penetuan residence individu yang memiliki 2 residence atau lebih, karena hanya di 1 tempat ia dikenakan pajak untuk menghindari pajak berganda, maka ditentukan melalui tie breaker rule pada pasal ini berupa permanent home,central of interest, habitual abode, nationalization, MAP dari perwakilan negara. Sedangkan dalam WP badan justru MAP dilakukan pertama saat adanya konflik yg mempertimbangkan dgn manajemen efektif badan, dan hal” lain yg diatur pada pasal 4 ayat (3) OECD Model

Tie-breaker rule digunakan ketika terjadi masalah dual resdient untuk menentukan resident dari WP dan menghilangkan kemungkinan terjadinya pemajakan berganda.

Jika terjadi conflict resident pada badan maka yang dilihat adalah tempat manajemen efektif badan tersebut

Pasal 4(2) OECD Model digunakan apabila ada terdapat konflik dalam penentuan resident (individu) oleh dua negara dalam P3B.

WP Badan dalam penentuan resident menggunakan MAP dan dasar penentuannya adalah lokasi manajemen efektif.

penggunaan pasal 4(2) OECD model adalah pada saat ada bentrokan atau sengketa antar negara yang mengingini person untuk dipajaki atas peraturan yang sudah ditetapkan

konflik residen WP Badan dapat diselesaikan dengan cara melihat Place of effective Managementnya, lalu tempat didirikannya dan kemudian jika tidak dapat ditentukan di kedua hal tersebut maka beralih hal lainnya (seperti hal yang berhubungan dengan direkturnya dsb.)

pasl 4 (2) OECD digunakan pada saat terjadi konflik dalam menentukan resident atau dimana wajib pajak kan dipajaki

jika terjadi konflik dalam menentukan  resident untuk maka akan dilakukan penelitian dengan menggunakan pasal 4(2) oecd sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik dan tergantungan dengan mutual agreement prosedur antara negara untuk menentukan jangkauan residentnya di mana apakah sesuai dengan di mana manjemen efektif atau kedudukan usaha berada,dan sebagainya …

Pasal 4(2) OECD Model digunakan bila terjadi konflik terkait penentuan residence. Jika konflik dialami oleh WP Badan maka utamanya mengacu pada MAP terlebih dahulu.

Pasal 4 (2) digunakan ketika terjadi konflik penentuan residence dari individu.

Untuk menentukan residence dari wajib pajak badan maka menggunakan MAP dimana wajib pajak harus mengetahui tempat dimana kunci dari manajemen dan keputusan komersial yang penting untuk kelangsungan bisnis perusahaan dibuat.

Penggunaan Pasal 4(2) OECD Model dilakukan ketika terjadi konflik dalam penetapan residen antara negara terkait

Apabila terjadi konflik residen untuk wajib pajak badan, maka penyelesaiannya mengacu pada Mutual Agreement Procedure (MAP)

Pasal 4(2) OECD ini digunakan saat menentukan self assesment terkait resident. Hal tersebut digunakan ketika setelah menggunakan pasal 4(1) ternyata terdapat permasalahan, sehingga menggunakan pasal 4(2) ini.

Yang dapat dilakukan yaitu WP Badan dapat menggunakan Mutual Agreement Procedure (MAP) dengan kriteria seperti Manajemen efektif dan tempat didirikannya badan usaha.

Pasal 4 ayat 2 OECD Model digunakan dalam penentuan residence, sistem yang digunakan adalah self assesment.

Dasar penentuan untuk residen diatur dalam undang undang domestik masing masing negara (sesuai Pasal 4 (1)OECD Model)

Jika ada konflik tentang residen dari Subjek Pajak badan maka menggunakan pasal 4 ayat 2 OECD model untuk menentukan letak residennya

Pasal 4(2) digunakan ketika terjadi konflik antara 2 negara ketika akan menentukan keresidenan menggunakan self-assesment

Apabila hal tersebut terjadi, maka menggunakan Mutual Agreement Procedure (MAP) untuk menentukan residensi

Pasal 4 ayat (2) OECD Model digunakan untuk menentukan resident jika terjadi sengketa antar kedua negara.

Jika ada conflict resident untuk wajib pajak badan, maka penyelesaiannya menggunakan mutual agreement procedure.

Pasal 4 Ayat (2) OECD Model digunakan saat terjadi sengketa atau konflik terkait residence antarnegara.

1. Apabila terjadi sengketa residence terkait subjek pajak badan, maka konflik tersebut penyelesaiannya menganut MAP kedua negara yang bersangkutan.