Hubungan efektif memang secara aturan belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai bagaimana hal tersebut diberlakukan, namun pada pelaksanaannya khususnya pada pasal 10 11 & 12 OECD Model diatur bahwa:
1. hubungan efektif tersebut menandakan adanya hubungan yang saling berkaitan ttg harta/kegiatan yang menghasilkan penghasilan baik bagi BUT maupun kantor pusatnya
2. Atas Bunga, Dividen, Royalti tersebut dapat diakui sebagai penghasilan (revenue/Other income) bagi BUT di Indonesia
3. Pengenaan pajak PPh 23 atas penghasilan tersebut dapat menjadi pengurang bagi penghasilan BUT (sebagai kredit pajak)

Apabila bunga, dividen, dan royalti dibayarkan oleh PT A di Indonesia ke kantor pusat (misal X Ltd), maka atas penghasilan tersebut tetap menjadi objek pajak BUT X sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dapat ditafsirkan bahwa kegiatan usaha tsb oleh PT A memiliki hubungan efektif dengan BUT X. Oleh karena itu, penghasilan kantor pusat X Ltd dari PT A berupa bunga, dividen, dan royalti dianggap atau diperlakukan sebagai penghasilan BUT X di Indonesia, sehingga dapat dilakukan pemotongan PPh pasal 23 dan menjadi kredit pajak bagi BUT X Ltd.

pengenaan pph pasal 23/26 atas penghasilan kantor pusat dari BUT yang berupa royalti, deviden, bunga, meskipun dalam struktur perusahaan BUT termasuk dalam cabang kantor pusat( hubungan efektif)

Interpretasi dari hubungan efektif diserahkan pada masing-masing negara untuk membuat aturan domestik terkait. Di Indonesia sendiri belum ada aturan domestik yg memberi interpretasi spesifik untuk hubungan efektif. Sekalipun begitu, dalam pelaksanaan P3B model OECD untuk pasal 10, 11 dan 12 hubungan efektif dapat diartikan Hubungan saling berkaitan tentang harta/kegiatan yg menghasilkan penghasilan bagi BUT ataupun Kantor pusat.selain itu Bunga, dividen dan royalti dapat diakui sbg penghasilan bagi BUT di indonesia dan Pemotongan PPh pasal 23 dapat dijadikan kredit pajak oleh BUT.

Baik OECD maupun UN Model belum merumuskan defini hubungan efektif secara jelas, sehingga makna dari hubungan efektif sendiri dikembalikan kepada hukum pajak domestik masing-masing negara.

Dalam hal ini, kegiatan usaha PT DN mempunyai hubungan efektif dengan BUT. Penghasilan kantor pusat di LN dari PT DN berupa royalti,dividen, atau bunga dapat dianggap atau diperlakukan sebagai penghasilan BUT dari kantor pusatnya yang terletak di Indonesia. Sehingga dapat berlaku PPh Pasal 23 untuk kredit pajak BUT tersebut.

Tidak ada definisi dari hubungan efektif yang diatur secara spesifik pada peraturan perpajakan Indonesia. Dalam Pasal 5 UU Pajak Penghasilan, Penghasilan yang diterima oleh kantor pusat (berupa dividen, bunga, dan royalti) dapat menjadi objek pajak di Indonesia, sehingga akan dikenakan PPh Pasal 23 dan dapat dijadikan kredit pajak bagi BUT.

hubungan efektif menurut pasal 10,11,dan 12 OECD tidak diartikan secara jelas, OECD menyerahkan definisi itu ke aturan domestik masing”. tapi di Indonesia sendiri belum ada definisi secara spesifik tentang hubungan efektif itu sendiri. namun, secara umum hubungan efektif berarti hubungan yang saling keterkaitan seperti hubungan antara kantor pusat dan kantor cabangnya.

Atas hubungan efektif yang dimiliki BUT dengan  kantor pusatnya, maka dividen, bunga, dan royalti yang diterima oleh kantor pusat akan diperlakukan sebagai penghasilan BUT nya dan menjadi objek pemotongan PPh 23.

Dalam P3B sendiri belum didefinisikan secara jelas mengenai hubungan efektif, sehingga penafsirannya diserahkan kembali ke hukum domestik masing-masing negara.

Tidak ada definisi dari hubungan efektif yang diatur secara spesifik pada peraturan perpajakan Indonesia. Dalam Pasal 5 UU Pajak Penghasilan, Penghasilan yang diterima oleh kantor pusat (berupa dividen, bunga, dan royalti) dapat menjadi objek pajak di Indonesia, sehingga akan dikenakan PPh Pasal 23 dan dapat dijadikan kredit pajak bagi BUT.

Hubungan efektif belum didefinisikan jelas dalam peraturan domestik Indonesia bahkan belum juga di OECD, tapi dalam pasal 5 UU PPh dijelaskan mengenai hal- hal yang boleh dan tidak boleh dibebankan olek BUT dan lebih lanjut ada di KEP-62/PJ/1995. Mengenai bunga, dividen , dan royalti sendiri bisa digolongkan sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak, sehingga bisa dikenakan pemotongan PPh pasal 23.

terimakasih

Hubungan efektif terjadi saat perusahaan dalam negeri melakukan  transaksi terkait dividen,  bunga dan royalti dengan oerusahaan sumber yang mempunyai PE, sehingga atas transaksi tersebut dikenai pajak penghasilan

Makna dari hubungan efektif di hukum domestik Indonesia belum diatur. Hubungan efektif secara umum adalah ketika kantor pusat yang menerima bunga, royalti, dan/atau dividen memiliki  hubungan dengan BUT di negara perusahaan yang menyerahkan penghasilan tersebut.

Belum terdapat aturan spesifik yang mengatur mengenai hubungan efektif. Namun dalam pasal 5 UU PPh, penghasilan berupa bunga, dividen, dan royalti yang diterima oleh kantor pusat dapat menjadi objek pajak pada BUT dari kantor pusatnya sehingga dapat dikenakan PPh 23 dan dijadikan kredit pajak.

Hubungan efektif adalah adanya hubungan langsung antara penghasilan dengan BUT. Definisi dari hubungan efektif belum diatur di dalam UN maupun OECD model dan penafsirannya diberikan kepada ketentuan domestik tiap-tiap negara. Dan di Indonesia belum ada definisi dari hubungan efektif

belum ada peraturan secara spesifik yang mengatur tentang hubungan efektif pada hukum domestik Indonesia. namun, penghasilan berupa dividen, bunga, dan roylti yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan maka penghasilan tersebut dapat menjadi objek pajak bagi BUT di Indonesia

Hubungan efektif merupakan adanya hubungan langsung antara penghasilan dengan BUT. Definisi terkait hubungan efektif ini belum diatur dalam OECD Model dan UN Model, sehingga dikembalikan menurut ketentuan domestik suatu negara. Sedangkan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur hubungan efektif ini.

hubungan efektif belum diatur secara spesifik dalam peraturan domisili, dalam hal ini royalti, bunga, dan dividend dikenakan tarif sesuai pasal 23 UU PPh sebagai objek pajak yang dapat dibebankan oleh BUT di Indonesia.