Untuk KMK Nomor 164 Tahun 2002 sudah diperbarui dengan PMK Nomor 192 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri, Sehingga KMK Nomor 164 Tahun 2002 sudah tidak berlaku. Dalam aturan terbaru, PMK Nomor 192 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam hal jumlah PPH Luar NEgeri melebihi besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), kelebihan tersebut ;

a. Tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang;

b. tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan

c. tidak dapat dimintakan restitusi

Iya Kak Salma, saya sependapat dengan Ridha.
Dalam Pasal 3 KMK Nomor 164/KMK.03/2002 disebutkan bahwa :“Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

Maksud Pasal 3 tersebut adalah berkaitan batas kredit pajak yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang kita di Indonesia. Nah ini kaitannya sama kredit pajak Pasal 24 UU PPh. Jumlah yang dapat dikreditkan kan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit antara Pajak yang terutang/dibayar di LN dengan perbandingan antara penghasilan di LN terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas PhKP tersebut, paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan tersebut. Penghasilan Kena Pajak disini tidak termasuk penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi kalau misal Pajak yg terutang atau dibayar di LN ternyata lebih besar dari jumlah yang dapat dikreditkan maka selisih jumlah tersebut tidak boleh diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang, tidak boleh dibebankan sebagai biaya/pengurang penghasilan, dan tidak boleh diminta kembali (restitusi).

“Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan Pajak Penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Kalau Pasal 6(3) tersebut, misal terjadi salah perhitungan ternyata Penghasilannya di LN lebih kecil berati kan Pajak Penghasilannya lebih bayar maka atas kelebihan bayar tersebut dapat diminta kembali setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya jika masih ada pajak yang belum dibayar.

Semoga sedikit membatuu 😉

Iya Kak Fifi, WP menyampaikan pembetulan SPT Tahunan. Dan seingetku untuk mengajukan restitusi WP mengajukan Permohonan Restitusi PPh beserta lampirannya, nglampirin Lembar Pengawasan Arus Dokumen(LPAD), sama apalagi lupaaa 🙂

Menambahkan apa yang telah kita diskusikan terkait pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Sependapat dengan saudara Nanang bahwa KMK Nomor 164/KMK.03/2002 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan digantinya perturan tersebut dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2018, dimana pada peraturan tersebut ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama yaitu dalam aturan tersebut ada ketentuan yang berbeda antara peraturan sebelumnya yaitu KMK  nomor 164 tahun 2002. ketentuan yang dimaksud tersebut terdapat pada pasal 6 Ayat 4 yaitu :

Besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan  ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit diantara :

a. jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif

b. jumlah PPh Luar Negeri

c. jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, yang harus kita perhatikan bahwa terdapat satu pembanding lagi untuk menentukan jumlah yang terkecil  yang dapat menjadi kredit pajak di Indonesia yaitu jumlah PPh yang seharusnya terutang atau dibayar di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan P3B antara negara Indonesia dengan negara asal penghasilan tersebut.

Sekian tambahan dari saya, semoga menambah pemahaman.

3Mba Icha : Ohh jadi selain nyentang pilihan restitusi atas kelebihan pembayaran di SPT Tahunan Pembetulan. Juga ada formulir tersendiri untuk permohonan restitusinya ya, dilampiri DGT dan semacam SSP atas pajak yg dipotong di negara sana yaa.  Baru tau soalnya belum pernah pegang case SPT Tahunan pembetulan atas kredit pajak LN :”)

Terimakasi rekan2 atas penjelasannya. Luar Biasa.

Iya perlu lampiran DGT, karena DGT menjadi dasar adanya treaty antar negara tsb serta memuat DPP dr penghasilan LN ybs (soalnya sering banget nerima di TPT) 😀